Kota Bekasi - Glest Radio .com - Pemerintah Kota Bekasi memenuhi targetnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi APBD 2012 tepat waktu. Pengesahan APBD 2012 dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Bekasi pada Selasa (27/12) setelah melalui tiga kali pembahasan.
Dalam APBD yang baru disahkan tersebut terlihat kenaikan pendapatan sebesar Rp 257 miliar menjadi Rp 2.275.466.202.985,00. Pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 557 miliar, dana perimbangan Rp 1,1 triliun, serta lain-lain Rp 548 miliar. Dibandingkan APBD 2011, terdapat kenaikan Rp 257 miliar.
Kenaikan pula terjadi dalam pos belanja yang untuk tahun ini dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun. Proporsi alokasinya 44:56 antara pos belanja tidak langsung dengan langsungnya. Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 1,29 triliun, sementara belanja tidak langsung sebanyak 3p 1,03 triliun. Kenaikan pos belanja ini sebesar Rp 278 miliar.
Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, kenaikan anggaran dalam pos pengeluaran ini dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung visi Bekasi Sehat, Cerdas, Ihsan. Sebab di tahun terakhir masa kepemimpinan M2R (Mochtar Mohamad-Rahmat Effendi) janji-janji kampanye yang berlandaskan visi Kota Bekasi harus rampung ditunaikan.
"Arah APBD 2012 tetap mengacu pada visi Kota Bekasi yang Sehat, Cerdas, Ihsan. Pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas, sehingga alokasi anggaran yang diterimanya pun lebih besar. Menyusul kemudian pembangunan infrastruktur karena ini merupakan pos belanja yang langsung dapat dinikmati masyarakat," tutur Rahmat.
Ia pun merinci, sektor pendidikan mendapatkan kucuran paling banyak, yakni sekitar Rp 302,2 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk program sekolah bebas biaya, pendirian serta perbaikan sekolah, serta sejumlah program pendidikan lainnya.
Menyusul kemudian ialah alokasi untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 224,6 miliar yang direalisasikan untuk pemeliharaan jalan dan penanganan banjir. Sementara sektor kesehatan mendapat kucuran Rp 88,8 miliar yang di antaranya dialokasikan untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda).
Terkait APBD 2012 yang baru disahkan tersebut, Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Heli Mulyaningsih, menyarankan agar Pemerintah Kota Bekasi memverifikasi ulang kebutuhan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga tingkat kelurahan, sekolah, dan Puskesmas.
Sementara Fraksi PKS meminta eksekutif lebih tertib lagi dalam mendata potensi PAD dan menggalinya lebih dalam. "Masih banyak potensi yang belum tergarap, sehingga mestinya pendapatan Kota Bekasi lebih besar lagi," ucap Ariyanto Hendrata mewakili Fraksi PKS. (A-184/das/Sumber : Pikiran Rakyat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar