Sekretaris Disdik Kota Bekasi Saiful Bahri mengatakan, keputusan pengurangan jumlah pilihan tersebut dimaksudkan untuk memeratakan jumlah siswa. Siswa tak perlu terpusat di sekolah negeri, tapi dapat menyebar juga ke sekolah swasta. “Toh kualitas sekolah swasta pun kini sudah baik. Biarkan sekolah swasta mendapat kesempatan juga mendapat sumber daya yang berpotensi,” katanya.
Pertimbangan lain yang membuat Disdik mengambil keputusan tersebut merujuk pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak siswa yang tak mengambil jatah mereka karena diterima di sekolah pilihan kedua. Walhasil banyak siswa lain yang menjadikan sekolah tersebut sebagai pilihan pertama menjadi tak mendapat tempat. Akhirnya, sejumlah kursi di sekolah tersebut pun kosong tak terisi.
“Karena tak ingin hal tersebut kembali berulang, maka kami persempit pilihan. Calon siswa harus cermat menentukan pilihan ke sekolah yang diinginkan dan sesuai dengan nilai yang dimiliki,” kata Saiful yang juga Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Program Disdik Kota Bekasi Ali Fauzie mengutarakan, ada empat jalur pendaftaran yang dapat dimanfaatkan calon siswa baru. Pertama ialah jalur online yang seleksinya berdasarkan hasil Ujian Nasional (UN). Jalur yang kuotanya sebesar 70 persen bagi siswa asal Kota Bekasi dan 5 persen untuk siswa asal rayon lain ini dibuka mulai 1 Juli hingga 6 Juli.
Kedua ialah jalur bina prestasi. Calon siswa yang memiliki prestasi nonakademik dapat memanfaatkan jalur yang kuotanya sebesar lima persen. Ketiga yakni jalur bina lingkungan yang diprioritaskan bagi calon siswa yang lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah. Kuotanya sebanyak 7,5 persen.
Kemudian yang keempat ialah jalur bina masyarakat yang prioritas peruntukannya bagi siswa kurang mampu. Masyarakat dilibatkan dalam penentuan kelayakan calon siswa tersebut. “Sebelum pendaftaran jalu ini dibuka, tiap-tiap sekolah sudah memanggil tokoh masayarakat sekitar, seperti Ketua RT dan RW untuk menanyakan anak mana saja yang perlu dibantu,” kata Ali.
Menyadari kemungkinan terjadinya lonjakan peminat yang akan memanfaatkan jalur ini, utamanya calon siswa SMP Negeri, mengingat di Kota Bekasi biaya pendidikan di tingkat ini sudah dibebaskan, anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafied mengingatkan agar kesepakatan kuota rombongan belajar tidak dilanggar.
Untuk SMP, satu rombongan belajar diperuntukkan bagi 46 siswa. Sementara untuk tingkat SMA sebanyak 42 siswa dan SMK 32 siswa. "Kalau sampai kuota yang sudah ditentukan itu dilanggar, kami akan menegur dan menindak tegas," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ali mengatakan bahwa sekolah diberi kebebasan untuk menggelar seleksi terhadap para calon siswa. Sementara bagi SMK, tanpa ada lonjakan kuota pun, seleksi awal dilakukan untuk mengetahui potensi dan minat calon siswa. (A-184/kur)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar