Usulan Pensiun Dini Terus Berhembus

JAKARTA, Glest Radio - Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas mendukung wajaca pension dini bagi PNS. Dia menyebutkan, usia pension bagi para PNS bisa dikepras dari 55 tahun menjadi 50 tahun. Dia berpendapat, pensiun dini mendukung program reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah.Erry menjelaskan, program reformasi birokrasi memang menghendaki kinerja dan produktivitas PNS yang optimal. Tapi, menuruntya saat ini usia PNS menjadi persoalan yang tidak sejalan dengan reformasi birokrasi. "Usulan pensiun dini merupakan keharusan dalam reformasi birokrasi," paparnya Senin (27/6). Tujuanya, untuk pebaikan layanan kepada publik. Selain itu, anggaran belanja pegawai cukup membeni kuangan APBN.

Dijelaskan Erry pula, untuk menjalankan program pensiun dini tersebut perlu beberapa persiapan yang harus dijalankan instansi. Diantaranya, menyeleksi dengan seksama aparatur PNS yang benar-benar masih produktif dan tidak dalam memberikan pelayanan publik. Alasan yang bisa digunakan dalam tahap ini adalah, otomatisasi atau tugas pokok aparatur PNS yang mulai berkurang.

Persiapan lainnya adalah, sebelum menawarkan pensiun dini instansi yang kedapat memiliki aparatur yang berlebihan, menawarkan ke instansi lainnya sebelum diputuskan pensiun dini. "Tentunya instansi yang dinilai aparaturnya masih kurang," kata dia. Untuk program ini, pemerintah bisa memberikan pelatihan ulang kepada PNS yang bakal digeser ke instansi lainnya.

Erry mengatakan pemerataan dan jumlah PNS yang cukup berlebihan terjadi di tenaga pendidik atau guru. Dia mengatakan, pemertaan PNS perlu mendapatkan perhatian. Tapi, upaya pemerataan ini bakal berbenturan dengan ego tiap-tiap kepala daerah.

Erry sendiri juga pernah mengusulkan supaya ada penghentian sementara penerimaan PNS baru. Dalam penghentian sementara itu, instansi terkait benar-benar menghitung kebutuhan PNS-nya. Sebab, dia menilai jumlah PNS terus membengkak. Angka PNS baru yang direkrut melalui seleksi CPNS, tidak sebanding dengan PNS yang pensiun. "Bila terus bertambah, muncul kekhawatiran negara tidak mampu membiayainya," papar Erry. (wan/jpnn)