GlestRadio.com - Pencabutan sementara kebijakan pembatasan waktu operasi angkutan berat dan pengalihan rute lalu lintas di jalan tol dalam kota yang dinyatakan oleh Menteri Perekonomian Hatta Radjasa menyulut reaksi masyarakat Jakarta.
"Komitmen Pemprov DKI dan pemerintah pusat, kan, hingga 10 Juni. Tapi kenapa sekarang sudah dicabut?" kata Ketua Amarta Rico Sinaga ketika melakukan aksi di depan Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (27/05/2011).Melalui Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), puluhan orang bergerak dari Bundaran Hotel Indonesia sampai ke Balaikota Jakarta untuk menuntut agar diberlakukan kembali kebijakan pembatasan tersebut.
Rico mengatakan, keputusan yang diambil oleh Hatta Radjasa tersebut sarat dengan "permainan belakang" dengan pihak Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta dan PT Pelabuhan Indonesia. Terkait hal ini, Amarta meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberi sanksi kepada Menteri Perekonomian.
Pihak Amarta memberikan dukungan penuh kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera mematenkan kebijakan pembatasan waktu operasional angkutan berat dan pengalihan rute lalu-lintas di jalan tol dalam kota tersebut. Hal ini berhubungan dengan berbagai macam dampak positif yang terjadi setelah uji coba kebijakan tersebut berlangsung.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan bahwa komitmen dari masing-masing pengambil keputusan tersebut sebaiknya dihormati. Fauzi Bowo menegaskan, Pemprov DKI akan tetap konsisten melanjutkan uji coba ini hingga 10 Juni.
"Saya ingin mengingatkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, kan, dipilih oleh warga Jakarta dan saya punya komitmen untuk menyejahterakan seluruh warga Jakarta. Jakarta untuk semua, termasuk Organda," kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, Jumat di Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, mekanisme pembatasan truk itu akan dibahas kembali oleh instansi-instansi terkait. "Jam 14.00 saya rapat lagi. Nanti akan ada pemberitahuan lagi," jawabnya melalui pesan singkat ketika diminta konfirmasi mengenai pencabutan sementara kebijakan pengaturan truk tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar