GlestRadio.com - BEKASI TIMUR- PNS di lingkungan Pemkot Bekasi siap-siap gaji mereka dipotong. Menyusul APBD 2011 belum disahkan hingga pertengahan Maret ini. Dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat terancam dipotong hingga 25 persen.
Wakil Wali Kota Rahmat Effendi mengungkapkan peringatan akan ancaman pemotongan DAU oleh Kemenkeu sudah diterima pemda pada Januari 2011. Hanya saja dia memastikan belum diketahui kapan ancaman itu benar-benar akan direalisasikan. ’’Dana DAU itu untuk bayar gaji dan tunjangan pegawai,’’ jelasnya.
Dia mengatakan, 99 persen DAU Kota Bekasi pasti kena potongan dari pusat. ’’Batas penangguhan bukan Maret, tapi Januari. Kita lihat saja karena data DAU diberikan per triwulan. Kita lihat saja pemotongannya dilakukan pada triwulan pertama, kedua atau ketiga,” ucapnya usai melakukan pertemuan dengan dewan di ruang Ketua DPRD Azhar Laena kemarin.
Pepen, panggilan sehari-hari Wakil Wali Kota mengatakan, Pemkot dan DPRD sudah sepakat kalau paripurna akan digelar pada hari Rabu (16/3). Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan sinkronisasi program-program yang masih harus dimasukkan dalam draf APBD. Contohnya beberapa pengadaan sarana fisik seperti beberapa perbaikan jalan fisik.
Hingga tadi malam, lobi-lobi eksekutif dengan legislatif berlangsung alot. Wakil Wali Kota memimpin langsung pertemuan itu dengan pimpinan DPRD. Pertemuan itu sendiri berlangsung tertutup dan baru selesai pukul 21.30.
Sementara itu, DPRD beralasan belum dilakukan pengesahan lantaran eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menyerahkan draft APBD. ’’Draf hasil pembahasan finalisasi APBD belum diserahkan kepada kami sehingga bagaimana bisa dilaksanakan pengesahan APBD 2011,’’ jelas Ketua DPRD Kota Bekasi Azhar Laena saat ditemui wartawan di gedung dewan, kemarin.
Didesak mengapa draft TAPD masih belum diserahkan ke dewan, Pepen, sapaan sehari-hari Rahmat Effendi beralasan masih ada beberapa mata anggaran yang harus dikoreksi. ’’Eksekutif kan teknis, dewan politis. Masih ada mata anggaran yang harus diperbaiki lagi,’’ ujar Wakil Wali Kota dari Partai Golkar ini.
Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi menyalahkan Pemkot Bekasi karena kesalahan perencanaan anggaran yang ditotal mencapai Rp20 miliar. ’’Ada keterlambatan memasukkan anggaran beberapa proyek di Dinas Binamarga dan Tata Air serta anggaran untuk sejumlah kajian. Kesalahan anggaran itu mencapai Rp20 miliar,’’ beber anggota Banang Thamrin yang juga ketua Fraksi Amanat Persatuan.
Diketahui, total DAU bagi Kota Bekasi pada 2011 ini sekitar Rp737 miliar. Artinya bila dilakukan pemotongan 25 persen akibat keterlambatan pengesahan APBD ini, maka akan dipotong Rp184 miliar. Dana itu akan digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Pemkot Bekasi.
Terpisah, usai melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Azhar Laena menyatakan pihaknya masih menunggu draft finalisasi yang akan diserahkan eksekutif besok (hari ini). ’’Yang pasti besok kami menunggu draf finalisasi yang akan diserahkan besok sore. Dan soal hasilnya tunggu saja besok,”pungkasnya. (rif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar