Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, memberi contoh, alokasi anggaran untuk Wakil Menteri (Wamen) Luar Negeri mencapai Rp 728 juta pada tahun 2011. Anggaran lalu naik menjadi Rp 753 juta. Kementerian Luar Negeri mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun 2013 menjadi Rp 1,14 miliar.
Jika asumsi setiap wamen mendapat Rp 753 juta per tahun, kata Uchok, pengeluaran pemerintah setiap tahun untuk 20 wamen sekitar Rp 15 miliar. "Hal ini membebani APBN kita," kata Uchok di Jakarta, Selasa (5/6/2012).
Uchok menilai tugas wamen juga tidak jelas. Wamen Luar Negeri, misalnya, kata Uchok, dalam nomenklatur hanya disebutkan bertugas dalam koordinasi penanangan imigran gelap dan penyusunan bahan laporan wamen kepada Presiden dan Wakil Presiden.
"Untuk persoalan itu, kami meminta kepada MK untuk membatalkan wamen ini. Selain karena pemerintah melakukan politisasi terhadap pegawai negeri dengan modus hanya untuk membagi-bagi jatah kekuasaan di antara orang-orang Istana, posisi wamen hanya menghabiskan alokasi anggaran. Setiap tahun anggaran akan terus meningkat serta membebani uang pajak rakyat," kata Uchok.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan MustoPa mengatakan, pihaknya menghormati apa pun keputusan MK nantinya perihal wamen. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal ketika menunjuk wamen.
"Kita ingin pemerintah berjalan maksimal. Tentu pemerintah membutuhkan kementerian yang punya kinerja tinggi. Maka, keberadaan wamen dibutuhkan," kata Saan.
Ketika ditanya penilaian posisi wamen memboroskan keuangan negara, Saan menjawab, "Penghematan sudah menjadi komitmen pemerintah. Tentu pengangkatan wamen sudah mempertimbangkan aspek penghematan."
Sumber : Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar