Kota Bekasi - Glest Radio.com - Desakan agar KPK mengusut korupsi anggaran pemerintah daerah kembali terjadi.
Kali ini ratusan orang dari Gerakan Bekasi Bersih mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini.
Mereka datang untuk menyerahkan bukti-bukti penyalahgunaan anggaran di Pemerintah Kota Bekasi, Jakarta.
Menurut koordinator aksi Agung Sulistyo bukti yang disampaikan ke KPK meliputi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD tahun 2011 Kota Bekasi.
Hasil audit itu memuat 13 item yang mengindikasikan penyimpangan anggaran daerah.
"Audit BPK sangat jelas memperlihatkan adanya penyimpangan. Contoh penggelapan pajak reklame, penyalahgunaan dana BOS dan beragam temuan lainya. Potensi kerugiannya sekitar tiga miliar rupiah," ujar Agung dalam keterangan persnya,.
Di samping laporan audit BPK, Agung juga menyertakan bukti pelanggaran hukum lainnya. Seperti indikasi penggelapan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan di Kota Bekasi, dugaan penggelapan biaya insentif upah pungut pajak tahun 2011, dan indikasi suap proses pengesahan anggaran tahun jamak 2012 berikut tander pembangunan stadion Kota Bekasi.
"Audit BPK adalah fakta hukum. Sedang temuan lain baru sebatas indikasi pelanggaran hukum. Namun semua itu ada buktinya dan kami serahkan semua ke KPK," kata Agung.
Karena itu, ia dan rekan-rekannya dari Gerakan Bekasi Bersih berharap KPK bisa segera menindaklanjuti laporan tersebut. Hal ini, kata dia, semata-mata demi terciptanya pemerintahan Kota Bekasi yang bersih dari perilaku korup.
Laporan Gerakan Bekasi Bersih diterima oleh Bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Kris. Dia mengatakan, akan mengkaji dan melakukan tindak lanjut jika terbukti ada unsur pelanggaran hukum dalam hal ini korupsi.
"Kalau nanti kita telaah terbukti ada pelanggaran hukum, kami akan segera bergerak melakukan tindakan," ujar Kris.
Gerakan Bekasi bersih sendiri terdiri dari beberapa elemen organisasi seperti Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi, Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Bekasi, Forum Mahasiwa Bekasi (Formabes), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah (LP3D), serta Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Bekasi.
Sumber : Berita Satu
Ada lagi nih...
BalasHapusKota Bekasi oh kota bekasi..banyak sekali sekali pejabat korup disekitarmu...
BalasHapusBongkar..bongkar...bongkar.....
BalasHapus