"Sebenarnya tendernya kita sarankan secara elektronik procurment," ujar Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/5/2011).
Ia menjelaskan dengan menggunakan eletronic Procurement maka bukan hanya penegak hukum yang mengawasi tapi juga masyarakat dapat mengawasi secara langsung.
"Berarti seluruh masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan tender itu sehingga apabila menyimpang laporkanlah bisa ke kita atau penegak hukum lain," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, anggaran pembangunan gedung baru DPR direncanakan sebesar Rp1,6 triliun atau setara dengan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi 22 juta warga miskin.
Rencananya, gedung baru DPR memiliki 36 lantai dan dilengkapi fasilitas rekreasi, kolam renang, pusat kebugaran, dan spa. Dengan kelengkapan seperti itu, jika terwujud, gedung parlemen nanti tak ubahnya seperti hotel, apartemen, kondominium atau bahkan amusement center alias tempat pelesiran. [bar]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar