GlestRadio.com - Pengamat politik dan sosial dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ibnu Jandi, Senin (21/10) akan mengirimkan surat secara lansung ke Kantor KPK di Jakarta.
Tujuannya, supaya lembaga tersebut fokus dan segera mengusut tuntas dugaan semua alian dana sengketa pemilu kada yang masuk ke rekening Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar.
"Surat itu sudah saya susun, dan besok Senin akan saya antar lansung ke KPK di Jakarta," kata Ibnu Jandi di Tangerang, Bante, Minggu (20/10).
Sebab, isu adanya salah satu calon di Pemilu Kada Kota Tangerang yang melakukan pendekatan secara tidak fair, dalam sidang sengketa Pemilu Kada Kota Tangerang yang sampai saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin kencang di kalangan masyarakat. Di mana saat itu, salah satu tersangka yang telibat skandal suap dengan Akil Mochtar ditemukan dana sebesar Rp2,7 miliar.
"Kabar ini semakin kencang di kalangan masyarakat. Bahkan dari Rp 3 miliar yang diberikan oleh salah satu pasangan calon melalui salah seorang pengurus partai, hanya Rp2,7 miliar yang sampai ke rekening Ketua MK," kata Ibnu jandi.
Dana itu, tambahnya, dikumpulkan oleh seorang Kepala Dinas di Kota Tangerang dari para kontraktor yang mendukung salah satu calon tersebut.
Oleh karenanya, Ibnu Jandi yang juga sebagai Direktur Lembaga Kebijakan Publik tersebut meminta supaya aliran dana yang diduga berasal dari sengketa pemilu kada di rekening Akil Mochtar segera diusut.
"Kami harap sebelum ada keputusan sengketa Pemilu Kada Kota Tangerang di MK, aliran dana yang masuk ke rekenig Akil Mochtar. Khususnya yang diduga berasal dari suap sengketa pemilu kada tersebut sudah terkuak," kata Ibnu jandi.
Bila tidak, kata Ipnu Jandi yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Pajak di Pemda Kota Tangerang pada tahun 2000, hasil Pemilu Kada Kota Tangerang dipastikan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Mengingat dalam prosesnya, pemilu kada yang berlansung pada 31 Agustus 2013 lalu itu sudah dinilai cacat hukum.
Seperti diketahui, sengketa Pemilu Kada Kota Tangerang saat ini masih bergulir di sidang MK. Bahkan, satu hari (1 Oktober) sebelum Akil Mochtar ditangkap oleh KPK pada 2 Oktober 2013 lalu, MK telah mengeluarkan putusan sela pada sidang sengketa Pemilu Kada Kota Tangerang, dengan meminta KPU Provinsi Banten melakukan verifikasi kepada Hanura yang diduga mengusung dua pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain dan pasangan nomor urut 4 Achmad Marju Kodri-Gatot Supridjanto.
Selain itu, KPU Provinsi Banten juga diminta melakukan tes kesehatan kepada pasangan calon nomor urut 4. Mengingat, saat pemilu kada berlangsung, pasangan nomor urut 4 tidak melakukan tahapan tersebut.
Adapun substasi gugatan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnaen dan pasangan nomor urut 2 Abdul Syukur Hilmi Fuad yaitu menolak keputusan Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP) yang mengembalikan hak konstitusi pasangan nomor urut 4 Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto (GS) dan pasangan nomor 5 Arief R Wismanysah-Sachrudin mengikuti Pemilu Kada Kota Tangerang.
Pasalnya, dalam tahapan sebelumnya, KPUD Kota Tangerang tidak meloloskan pasangan nomor urut 4 dan 5 karena dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan 3 pasangan yang lolos yaitu hanyalah nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnaen, nomor urut 2 (Abdul Syukur-Hilmi Fuad) dan nomor urut 3 (TB Deddy S Gumelar-Suratno Abubakar). (Sumantri)
Editor: Asnawi Khaddaf
Sumber : MetroNews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar