“Tahun ini konsumsi BBM bersubsidi pasti lebih dari 40 juta kiloliter, bahkan lebih dari 42 juta kiloliter. Kenapa? Karena motor tambah, mobil tambah. Makanya untuk 2013 kami sudah ajukan kuota BBM bersubsidi 45—48 juta kiloliter,” ujarnya, Senin (9/7/2012).
Meski demikian, Rudi masih enggan memerinci berapa tambahan kuota yang diajukan kepada DPR. Dia memperkirakan hingga akhir tahun ini konsumsi BBM bersubsidi bisa mencapai 45 juta kiloliter. Hal itu ditunjang oleh tambahan produksi mobil tahun ini sebesar 700.000 unit dan tambahan motor sebanyak 8 juta unit.
“Mau tidak mau, kita datang ke DPR, harus direvisi kuotanya. Kalau tidak, nanti kalau kuotanya habis November, bagaimana? Berani ngga kita ngga ngasih lagi? Bisa ditembakin nanti kita [sama masyarakat],” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan realisasi konsumsi BBM bersubsidi selama 6 bulan pertama tahun ini sudah over 4% atau mencapai 21,6 juta kiloliter.
Angka itu sudah 54% dari kuota BBM bersubsidi tahun ini sebesar 40 juta kiloliter. Angka 21,6 juta kiloliter tersebut terdiri dari Premium 13,5 juta kiloliter, minyak tanah 0,6 juta kiloliter, dan solar 7,5 juta kiloliter.
Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan khusus bulan Juni, konsumsi Premium turun 0,01% dibandingkan dengan Mei (secara nasional). Sedangkan konsumsi solar selama bulan Juni naik 1,4% dibandingkan dengan Mei.
Khusus di wilayah Jabodetabek, konsumsi Premium turun sementara konsumsi Pertamax selama bulan Juni naik 10%. Salah satunya akibat diberlakukannya Permen ESDM No.12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan BBM.
Seperti diketahui, aturan itu melarang kendaraan dinas menggunakan Premium mulai 1 Juni 2012 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
“Di Jabodetabek, Pertamax naik 10%. Aturan itu penyumbangnya salah satu, selain itu harga Pertamax-nya sendiri turun karena harga minyak turun. Proyeksi sampai akhir tahun, konsumsi BBM subsidi pasti lebih dari 40 juta kiloliter,” ujar Ibrahim kepada Bisnis, hari ini.
Meski demikian, Ibrahim mengatakan BPH Migas masih memonitor kelanjutan dampak dari aturan Permen 12/2012. Mulai 1 Agustus, larangan Premium bagi kendaraan dinas akan berlaku untuk wilayah provinsi, kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Sedangkan mulai 1 September, mobil barang yang digunakan dalam kegiatan perkebunan dan pertambangan akan dilarang menggunakan solar bersubsidi.
“Kita [BPH Migas] terus melihat perangai-perangai di depan seperti apa. Pada 1 September nanti akan diberlakukan pembatasan solar untuk pertambangan dan perkebunan, kalau itu efektif itu akan lumayan juga [mengurangi konsumsi],” ujarnya. (bas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar