Kota Bekasi - Glest Radio .com -DPRD Kota Bekasi sampai saat ini belum menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri seputar pemberhentian Mochtar Mohamad dari jabatannya sebagai Wali Kota Bekasi (nonaktif).
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Sutriyono pun belum mau berkomentar lebih jauh perihal pelantikan Wali Kota Bekasi definitif pengganti Mochtar.
"Karena kami belum tahu isi suratnya seperti apa. Apakah Mendagri sudah menyebut langsung nama penggantinya atau ada mekanisme lain yang disarankan dalam surat itu," kata Sutriyono saat ditemui, Rabu (11/4).
Oleh karena itu, DPRD tidak terburu-buru menyatakan langkah yang akan diambil menyikapi terbitnya SK Mendagri tersebut. Baru setelah surat diterima, DPRD akan melakukan sejumlah langkah sesuai prosedur aturan yang menjadi pedomannya. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Perihal urgensi pemilihan wakil wali kota pengganti, politisi PKS itu menganggapnya tidak terlalu krusial untuk Kota Bekasi. Sebab dalam PP 32/2004 itu disebutkan bahwa kehadiran wakil wali kota pengganti tidak diwajibkan jika masa pemerintahan tinggal delapan bulan. Adapun masa pemerintahan sekarang ini akan berakhir pada Maret 2012, yakni sekitar 11 bulan dari sekarang.
"Untuk itu, kami masih tunggu suratnya. Baru kemudian menentukan langkah lanjutan. Tentunya dengan tetap menjalin komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Namun yang pasti, pelantikan wali kota definitif tidak dilakukan bulan ini karena prosesnya yang masih panjang," katanya. (Pikiran Rakyat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar