“Sejak dua tahun belakangan, Indonesia sedang demam Pancasila. Jadi, terus akan kita gelorakan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Farhan Hamid, di sela-sela pembukaan pelatihan untuk pelatih sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat malam, 3 Juni 2011.
Menurutnya, demam Pancasila ini merupakan titik balik bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan, semua lapisan masyarakat mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik sehingga menjadi dasar dalam bertindak.
Demikian pula dengan para politisi di Senayan. Dengan mengimplementasikan kembali nilai-nilai Pancasila, mereka memunculkan perilaku dan etika politik yang sehat dalam koridor ideologi bangsa.
“Kami berharap segala hal akan kembali kepada etika politik sesuai Pancasila. Penegakan hukum dan relasi sosial juga demikian, dan aspek lainnya,” katanya.
Meski demikian, ia tak mau menanggapi berlebihan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa peran politisi terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila hanya tiga persen. Menurutnya, hal tersebut merupakan penilaian masyarakat yang obyektif.
“Itu persepsi masyarakat. Itu tidak bisa ditolak. Itu penilaian masyarakat. Artinya, untuk memasyarakatkkan empat pilar Negara, masyarakat lebih percaya kepada tokoh agama ketimbang politisi, meski UUD menjadi menu sehari-hari poltisi di Senayan,” katanya.
Ia mengatakan, ketidakpercayaan publik terhadap politisi atas sosialisasi empat pilar negara merupakan wajar. Itu tak lepas dari munculnya kasus penyalahgunaan Pancasila untuk tujuan sesat yang melibatkan politisi. “Mungkin saja kalau politisi yang berbicara, jangan-jangan ideologi negara ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politiknya,” ujarnya.
Sementara terkait pendidikan Pancasila yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah, ia sangat mengapresiasi. Nilai-nilai Pancasila memang harus kembali diajarkan di sekolah-sekolah. Harapannya, siswa dapat mengenal nilai Pancasila dengan baik agar bisa direkam dan didiskusikan sesuai konteks zaman.
“Kalau sudah diamalkan, sudah rapih bangsa kita. Dua tahun terakhir ini kita terus melakukan pengakttifan Pancasila. Dan, kami sangat mendukung jika Pancasila diajarkan kembali di sekolah-sekolah. Hanya, mungkin namanya yang berbeda (bukan Pendidikan Moral Pancasila),” ujarnya.
Laporan: Bobby Andalan| Bali
Tidak ada komentar:
Posting Komentar