Di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa mini market di Depok baru boleh berdiri dengan jarak lima ratus meter dari pasar tradisional. Selain itu, satu minimarket boleh berdiri di tiap wilayah yang berpenduduk lima ribu jiwa.
Ketua DPRD Depok Rintisyanto mengatakan saat ini Perda tersebut masih akan memasuki tahap sosialisasi di masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi. Ia memastikan proses relokasi akan tetap dilakukan, hingga masa perizinan minimarket habis.
“Untuk yang baru mengajukan izin, maka akan kami batasi sesuai ketentuan jarak, namun untuk yang sudah terlanjur berdiri, maka akan direlokasi hingga masa perizinannya habis,” katanya, di tengah Sidang Paripurna DPRD Depok, Rabu (1/6/11).
Sementara itu Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan pihaknya masih akan mempelajari ketentuan aturan di dalam Perda tersebut. Perda tersebut, kata dia, bertujuan untuk menyeimbangkan hak antara pelaku usaha ekonomi kecil, sedang, dan besar.
“Selama ada landasan perundang-undangannya, semua pelaku usaha harus bisa memahami dulu, kami akan berat kalau akan eksekusi, saya harus pelajari betul-betul, sosialisasi penting, kelihatannya semangat aturan ini untuk menyeimbangkan antara pelaku ekonomi menengah, pelaku ekonomi kecil, dan pelaku ekonomi besar, batasan jarak lah, kan Perda sekarang mengaturnya jarak,” tandasnya.
Pantauan di lapangan, mini market di Depok kian menjamur hanya dibatasi oleh sekat dinding. Selain itu, keberadaan pasar tradisional semakin menghimpit dengan keberadaan pasar modern.
(ade)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar