“Pemerintah hanya sedikit melakukan tindakan nyata untuk menjalankan program-program yang diinstruksikan Wakil Presiden," katanya dalam seminar "Improving Urban Mobility di Jabodetabek" di Jakarta Media Center, Kebon Sirih, Selasa 31 Mei 2011.
Wakil Presiden Boediono dalam rapat mencari solusi kemacetan di Jakarta pada September lalu telah menetapkan 17 program untuk mengatasi kemacetan di ibukota. Beberapa program itu antara lain sterilisasi jalur busway, penertiban parkir di bahu jalan, dan perbaikan trotoar.
Selain itu juga peningkatan pelayanan busway, tiket terpadu untuk transportasi umum berbasis jalan dan kereta api, serta pembangunan park and ride. Program-program tersebut, kata Muslikh, tak sepenuhnya dijalankan. "Hanya sedikit sekali yang dijalankan," katanya sambil menambahkan bahwa banyak laporan yang belum masuk ke UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) hingga akhir Mei 2011 ini.
Kalaupun ada program yang dijalankan, ia melanjutkan, dilakukan seadanya. Ia mencontohkan program penertiban parkir di bahu jalan hanya dilakukan setengah hati. "Dinas Perhubungan hanya melakukan razia secara parsial dan pada hari tertentu saja," katanya.
Instruksi perbaikan trotoar, penambahan armada bus Transjakarta, pembuatan tiket elektronik, belum dilakukan. "Persoalan kereta api di Jabodetabek pun masih jauh dari harapan pelayanan yang nyaman," katanya.
Karena itu, kata Muslikh, pihaknya mengusulkan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah tentang program-program anti kemacetan tersebut. Peraturan Daerah dinilai langkah efektif untuk memastikan program-program tersebut dijalankan. "Untuk menyelesaikan penanganan kemacetan secara cepat," katanya.
DWI RIYANTO | AMANDRA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar