BEKASI – Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 Kota Bekasi bakal terlambat. Sampai saat ini, belum juga dibuat Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) sebagai landasan kerja satu tahun mendatang.
Hal ini merupakan dampak buruk dari penahanan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad oleh KPK, sehingga berpengaruh terhadap sistem pemerintahan. Wakil Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengakui RAPBD 2011 sangat mungkin molor dan pembahasannya baru bisa dilaksanakan Maret tahun depan.
Total APBD Kota Bekasi pada 2010 sebesar Rp 1,6 triliun. Pemerintah Kota, kata Rahmat, saat ini masih konsentrasi mengusulkan APBD perubahan 2010 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. “APBD 2011 diajukan belakangan karena tidak bisa diajukan bersamaan dengan APBD perubahan 2010,” kata wakil walikota, Rabu (15/12).
Namun menurut Rahmat, keterlambatan waktu pengajuan APBD tidak masalah. Beberapa daerah lain, kata dia, baru mengesahkan APBD pada triwulan pertama setelah pemerintahan berjalan.
Dampak negatif walikota yang ditahan KPK, itu sebenarnya mulai terasa sejak kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Bekasi, itu pertama kali ditetapkan sebagai tersangka pada 15 November lalu. Dia disangka melakukan suap untuk meraih Piala Adipura, penyalahgunaan APBD 2010, dan menyalahgunakan dana daerah untuk kepentingan pribadi.
Sejak saat itu, sistem pemerintahan nyaris tidak berjalan. Anggota Badan Anggaran yang juga Ketua Fraksi PKS di Dewan Kota Bekasi Chairoman J. Putro, berulangkali mengingatkan supaya Pemerintah Kota Bekasi fokus menyusun APBD Perubahan, sebelum tutup tahun. “Idealnya tiga bulan sebelum tahun 2010 berakhir APBD Perubahan sudah kelar sehingga APBD berikutnya bisa disusun,” kata Chairuman, beberapa hari setelah Mochtar ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK.
Dengan masuknya Mochtar ke Rumah Tahanan Salemba, Senin sore lalu, penyusunan anggaran Kota Bekasi diprediksi semakin menemui hambatan. Sebab, pengesahan APBD dan Peraturan Daerah yang bersifat kebijakan strategis dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Dewan merupakan kewenangan Walikota.
Solusinya, kata wakil walikota, dia sebagai kepanjangan tangan walikota bisa membubuhkan paraf, selanjutnya APBD atau Peraturan Daerah dibawa ke Walikota Mochtar Mohamad, untuk ditandatangani. “Makanya kami berharap, masalah Pak Wali cepat selesai sehingga bisa kembali hadir di tengah-tengah kita,” katanya. (Dieni/B)
Sumber : Pos Kota
Tidak ada komentar:
Posting Komentar