Glest Radio, listrik secara bertahap yang diinginkan PT PLN bukan langkah populer. Terkait hal itu, kategorisasi tarif untuk sektor industri perlu ditinjau ulang."Penyehatan PLN dan investasi kelistrikan juga perlu menjadi perhatian serius," kata Hidayat yang berada di Singapura, untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah mengikuti rangkaian kegiatan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
”Keinginan PT PLN memang menaikkan TDL secara bertahap. Menurut saya itu tidak populer dan akan ditolak juga oleh sektor industri meskipun saya tahu itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh PLN,” ujar Menperin.
Menurut Hidayat, jika langkah kenaikan TDL tak terhindarkan, kategorisasi tarif untuk sektor industri mesti diatur sedemikian rupa. Selain itu, pemerintah juga berkonsentrasi untuk mengatasi problem PT PLN sebagai korporasi, terkait penyehatan neraca pembayaran. Hal ini dirasa mendesak agar PT PLN bisa membiayai proyek pembangunan pembangkit.
Menperin mengakui, persoalan listrik berpotensi menghambat peningkatan investasi yang tengah diupayakan pemerintah. Ia mencontohkan, para pemimpin dari sekitar 40 perusahaan industri besar anggota Federasi Kansai, Jepang, yang sebagian besar sudah berinvestasi di Indonesia pun mengeluhkan hal itu.
”Ketika saya ajak mereka untuk menggiatkan investasi di Indonesia, saya menjanjikan berbagai kemudahan perizinan dan semua aturan. Tetapi nomor satu, yang mereka keluhkan adalah apakah Indonesia bisa mengatasi masalah pasokan listrik. Saya minta maaf soal itu, tetapi saya berjanji soal listrik bisa kita selesaikan segera,” ujar Hidayat.
Terkait investasi di bidang kelistrikan, Menperin mengungkapkan, dua perusahaan Jepang, yakni Marubeni dan Mitsui Group, akan membangun dua pembangkit berkapasitas 850 megawatt di Cirebon dan 600 megawatt di Paiton. Kedua proyek listrik swasta itu saat ini sedang dalam proses finalisasi.
Sanksi bagi PLN
Di Banda Aceh, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar, Jumat malam, menyatakan, akan ada sanksi bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) jika pada batas waktu yang ditentukan masih ada pemadaman listrik.
”Dalam sistem kepegawaian kita, baik pegawai negeri sipil ataupun pegawai BUMN, ada mekanisme untuk melakukan punishment and reward,” kata Musfata seusai peluncuran biografinya di Banda Aceh.
”Jakarta, bagian barat, pada 1 Desember tak boleh lagi ada pemadaman listrik. Sedangkan untuk Jakarta secara keseluruhan, paling lambat pada pertengahan Desember,” katanya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar