Kasus Dicky Chandra yang Pertama di Indonesia...Walau Mundur, Dia Tetap Harus Bertugas

Bandung - Glest Radio .com - Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herri Hudaya menyatakan, langkah pengunduran diri Dicky Chandra sebagai Wakil Bupati Garut merupakan kali pertamanya di Indonesia. "Baru kali ini di Indonesia ada wakil kepala daerah yang menyatakan mundur dari jabatannya dengan alasan tertentu," kata Herri Hudaya, di Gedung Sate Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, Selasa.
Oleh karena itu, kata Herri, proses pengunduran diri Dicky Chandra akan cukup rumit dan panjang, melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Pemerintah Pusat. "Maka, DPRD Kabupaten Garut harus benar-benar mengkaji alasan keputusan pengunduran diri Dicky Chandra sebagai wakil kepala daerah. Mereka harus lakukan mediasi yang bagus untuk memberi pemahaman-pemahaman agar Wabup Garut itu tidak mundur begitu saja. Ini baru pertama kali terjadi di Indonesia," kata Herri.
Menurut Herri, pihaknya juga mengingatkan walaupun pada akhirnya Dicky Chandra tetap memutuskan mundur, bukan berarti Dicky Chandra bisa bebas tugas sebagai wakil bupati.
"Ia (Dicky Chandra) harus tetap menjalankan tugasnya sebagai Wabup Garut hingga ada keputusan dari pemerintah pusat yang menyetujui pengunduran diri Dicky. Jika tidak disetujui pusat, atau tidak jadi mundur, bukan berarti pula kerjanya jadi ogah-ogahan," ujar Herri.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kondisi di Kabupaten Garut tetap berjalan dengan normal terkait rencana pengunduran diri Dicky Chandra sebagai Wakil Bupati Kabupaten Garut.
Ini artinya, kata Herri Hudaya, Pemprov Jawa Barat menyarankan agar Dicky Candra tidak perlu mundur dari posisinya sebagai Wakil Bupati Garut.
Herri menuturkan, pemerintah daerah setempat, mulai dari Bupati Garut Aceng HM Fikri, Wakil Bupati Dicky Chandra dan DPRD Kabupaten Garut, harus benar-benar mengkaji dan berkomunikasi secara intens sebelum menyatakan menerima pengunduran diri Dicky Chandra.
"Jika perspektif kita dalam penyelenggaraan pemerintahan, kan tidak bagus jika dalam pemerintahan ada yang mundur. Kami, dari provinsi dan Kementerian Dalam Negeri, ingin suasana di Garut kondusif dan lebih baik. Inginnya sih kalau bisa seperti biasa, normal. Jika memang ada masalah perbedaan, permasalahan manajemen anggaran, saya kira bisa diselesaikan dengan baik memakai cara-cara ketimuran dan sistem yang ada," katanya.
Dikatakannya, untuk mencegah perpisahan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut tersebut, Pemprov Jabar pun sudah melakukan sejumlah langkah mediasi.
Herri mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan turun langsung dalam mediasi tersebut dengan memanggil keduanya dalam forum berbeda. "Jadi pertemuan ini tadi juga merupakan satu bentuk mediasi. Kami harap keduanya bisa menyatukan hal-hal yang berbeda tadi," ujar Herri.


Sumber : Republika