Glest Radio .com - Niat Baik Plt Walikota Bekasi,Dr.Rahmat Effendi dan jajarannya dengan sosialisasi Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penilaian kinerja PNS, di Kota Bekasi, faktanya dilapangan tidak sesuai yang diharapkan.
Padahal dengan penetapan perwal tersebut tujuannya adalah untuk memberikan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi setiap tahun agar semakin meningkat .
Setelah proses sosialisasi ,kini Perwal No. 2 Tahun 2012 telah dalam proses penjabaran, namun satu minggu belum Perwal ini di realisasikan banyak staff , pemangku jabatan dan para pejabat mengeluh dengan hasil penilaian.
"Perwal dan tata cara prosedurnya sudah oke, namun kenapa banyak disalahgunakan beberapa pejabat atau pemangku jabatan sebagai arogansi kepemimpinannya, dimana akhirnya hasil penilaian tidak obyektif dan bertumpu pada masalah like and disk-like", ungkap salah satu pemangku jabatan yang enggan disebutkan namanya,".
"Banyak contoh, karena kedekatan dengan pimpinan , maka PNS tersebut mendapatkan nilai besar, namun ada yang lebih rajin dan bekerja hingga lembur namun dinilai jauh di bawah PNS tersebut, jadi bagaiman perwal ini berjalan kalau penilaiannya saja tidak obyektif dan transparan, okelah kalau PNS tersebut jarang masuk dan sebagainya, tapi yang kalau rata-rata kinerjanya sama, yah berikan nilai sama dan jangan tembang pilih, sehingga akibatnya akan timbul perselisisahan dan persetegangan antara bawahan dan pimpinan, apalagi di kota Bekasi ini sedang hangat suhu politiknya, jadi bisa tambah hangat deh".
Di sisi lain seorang PNSD Kota Bekasi berkomentar "kalau penilaian bulan januari hingga maret masih rendah dan dibawah rata-rata adalah wajar, karena memang bulan tersebutlah kinerja PNS turun drastis, namun apabila skor satu sama lainnya tidak imbang padahal pekerjaannya imbang maka patut dipertanyakan nilai obyektifitasnya".
Dari fakta dan kenyataan dilapangan pendisiplinan PNS memang sulit dilakukan selama mekanisme kinerja dinilai atas rasa suka dan tidak suka atau karena kurang royal, sehingga mengenyampingkan faktor lainnya.
Jadi tidak usah heran jika Perwal No. 2 Tahun 2012 yang dibuat karena selama ini inpektorat dan BKD Kota Bekasi , sangat kekurangan tenaga untuk memonitoring kinerja ribuan PNS Kota Bekasi, namun sangat disayangkan jika pada pelaksanaannya hanya merugikan pihak yang semestinya tidak dirugikan, apalagi sudah kebiasaan PNS dilakukannya rotasi dan mutasi, jika pejabat A sekarang dinilai pejabat B dan kemudian suatu waktu pejabat B menjadi bawahan pejabat A, maka penilaian obyektif akan sulit diberlakukan, apalagi penilaian tersebut menyudutkan atau menghambat".
Menurut Abdul Muin Haffied, PERWAL No 2 Tahun 2012 Bukan Alat Untuk Menakut-nakuti. Namun jika dijadikan alat arogansi kepemimpinan maka tidak akan dibiarkan begitu saja. Evaluasi dan pengontrolan sangat dibutuhkan agar hasilnya maskimal dan tidak ada yang tersakiti, sehingga bukan memacu kinerja malah menurunkan kinerja PNS yang dinilai, "ngapain saya rajin dan kerja keras kalau hasilnya toh jauh dibawah" perkataan dan ungkapan seperti itulah yang akan menjadi bom waktu suatu saat tertentu.
Kini Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/ pemkot Bekasi memiliki tools (alat) yang jelas untuk menghasilkan rapor pegawai dalam menjalankan aktivitasnya menggerakkan roda pemerintahan, namun untuk pelaksanaannya jangan sampai membuat kericuhan antara PNS itu sendiri, karena penyalahgunaannya.
Sumber : Radar-Kabar Bekasi- Code Smut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar