Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Center, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, menilai kunjungan kerja DPR selama ini seringkali tak berpengaruh dengan kinerja para anggota Dewan. Untuk periode ini saja, dari 149 kali kunjungan ke luar negeri, baru tiga laporan yang dipublikasikan DPR.
"DPR sering kali membuat berita publik yang simpang siur tidak membuat informasi yang jelas. Saya kira ini perlu kita menantang Ketua DPR Marzuki Ali dan Sekjen DPR untuk tidak hanya menyampaikan," kata Roy Salam, Aktivis Indonesia Budget Centre di Jakarta, Ahad (8/5).
Namun, ternyata ada juga anggota Dewan yang tidak setuju dengan kebijakan untuk ikut serta dalam studi banding yang dianggap tidak terlalu bermanfaat. "Sekarang kita umumkan bahwa untuk Fraksi Gerindra sampai pada tahun 2014 tidak diperkenankan mengikuti kunjungan ke luar negeri, kecuali ada undangan-undangan dari negara yang bersangkutan," tandas Ahmad Muzani, anggota Dewan dari Fraksi Gerindra.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tak kurang dari Rp 100 miliar per tahun harus dianggarkan untuk kunjungan para anggota Dewan ke luar negeri. Kritikan tajam juga kerap disampaikan ketika data 2010 menunjukkan anggaran yang terpakai hingga Rp 167 miliar. Namun, hingga kini anggota Dewan belum membuat laporan pertanggungjawaban secara terbuka terhadap publik.(APY/ADO)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar